KAPOLDA SUMSEL MINTA DUKUNGAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Polisi Iskandar Hasan minta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan tugas yang akan diemban sekarang ini.

Pihaknya minta dukungan seluruh lapisan masyarakat termasuk jajaran pemerintah daerah, kata dia saat pisah sambut dari Kapolda lama Irjen Pol Dikdik M Arief Mansur di Palembang, Sabtu. Kapolda Sumsel yang baru sebelumnya menjabat Kapolda Aceh, sementara Irjen Pol Dikdik M Arief Mansur memasuki masa pensiun karena mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur Jawa Barat.

Lebih lanjut dia mengatakan, hal ini karena bila ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat maka situasi keamanan yang kondusif selama ini semakin terjaga.

Begitu juga apa yang telah dilaksanakan Irjen Pol Dikdik M Arief Mansur dan itu akan menjadi landasan dalam melaksanakan tugas yang akan dilaksanakan, kata dia.

Yang jelas, ujar dia, apa yang telah dilaksanakan Kapolda sebelumnya akan dijadikan landasan dan pemecahan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Oleh karena itu dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan, ujar dia.

Sementara Kapolda yang lama mengatakan, jalinan kerja sama yang telah dilaksanakan selama ini diharapkan terus berlanjut supaya situasi keamanan semakin kondusif.

Dengan adanya serah terima jabatan sekarang ini bukan berarti hubungan silaturahim menjadi terputus tetapi lebih akrab lagi, kata dia.

Selain itu pihaknya berterima kasih atas dukungan selama ini sehingga Sumsel tetap kondusif, tambah dia.(ant)

Read More

PANGDAM KERAHKAN PERSONEL AMANKAN PORTO - HARIA

Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI.Ek Wiratmoko mengerahkan personel mengamankan ketegangan antarwarga desa Porto - Haria, pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, menyusul bentrokan sejak Rabu (28/11) siang yang menewaskan tiga orang dan sejumlah lainnya terluka.

"Sedikitnya 90 personel telah berada di perbatasan Porto - Haria untuk mendukung Polisi mengendalikan ketegangan yang sebenarnya mengakibatkan penderitaan berkepanjangan warga dua desa bertetangga tersebut," katanya, di Ambon, Sabtu.

Personel TNI-AD bertugas mendukung Polisi mengendalikan ketegangan dan bila dipandang perlu bisa melakukan penyisiran terhadap penggunaan senjata api dicurigai rakitan.

"Masyarakat kedua desa diidentifikasi masih menggunakan senjata api rakitan saat ketegangan sehingga korban yang meninggal teridentifikasi karena luka tembak," ujarnya.

Pangdam menegaskan, menghentikan ketegangan kedua warga tersebut tergantung kesadaran mereka untuk tidak lagi bentrok karena kenyataan hanya susah dialami selama ini.

"Kami (aparat keamanan) hanya bisa mengendalikan, namun tidak lagi bentrok itu berpulang kepada kesadaran warga Porto - Haria yang hidup satu dengan lain bagaikan musuh bebuyutan sehingga mudah terprovokasi," katanya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Johanis Huwae mengatakan, personel polisi dengan dukungan TNI- AD telah mengendalikan ketegangan di sana.

"Personel polisi dengan bantuan TNI-AD yang di Bawah Kendali Operasi (BKO) telah mengendalikan stabilitas keamanan di sana, menyusul peristiwa awalnya 15 Agustus 2011" ujarnya.

Dia mengimbau masyarakat desa Porto - Haria yang sebenarnya memiliki jalinan persaudaraan, apalagi terjadi perkawinan antarwarganya agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi untuk saling menyerang.

"Kami memahami emosional warga yang telah kehilangan sanak keluarga maupun terluka, namun kenyataan dari pertikaian hanyalah meninggalkan penderitaan berkepanjangan dan berdampak terhadap masyarakat di desa lainnya," kata Huwae.

Ketegangan antarwarga desa Porto - Haria dipicu perkelahian para siswa SMA Negeri 1 maupun SMK Negeri 1 Saparua asal dua desa tersebut.

Sayangnya menyulut emosional warga kedua desa sehingga Johny Takaria (40), Agustinus Komul (60) dan menantunya Polly Kaya (40) tewas terkena peluru tajam yang disesalkan sanak keluarga mengingat tinggal menghitung hari umat Kristen merayakan Natal.(ant)

Read More

KPU NTB SEGERA VERIFIKASI FAKTUAL 18 PARPOL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera melakukan verifikasi faktual terhadap 18 parpol yang tidak lolos pada tahapan verifikasi administrasi, sesuai arahan KPU pusat.

"Dijadwalkan 5 atau 6 Desember nanti, verifikasi faktual terhadap 18 parpol itu dilakukan di tingkat provinsi," kata Ketua KPU Provinsi NTB Fauzan Khalid, di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan, KPU pusat sudah menggelar pleno dan menghasilkan keputusan untuk menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutuskan KPU wajib mengikutsertakan 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual.

KPU pusat kemudian mengundang KPU provinsi untuk bertemu di Jakarta, untuk diberi tahu tata cara verifikasi tersebut, rentang waktu pelaksanaan, dukungan anggarannya, dan tata cara pengambilan berkas 18 parpol itu.

"Hari ini (Sabtu, 1/12), digelar pertemuan itu, dan kami (KPU Provinsi NTB) akan menindaklanjutinya dengan mengundang KPU kabupaten/kota Se-NTB, yang dijadwalkan Senin (3/12) sore setelah kembali dari Jakarta, sekaligus sampling verifikasi faktual terhadap 18 parpol tersebut," ujarnya.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi faktual terhadap 18 parpol itu dan waktu yang diberikan KPU pusat ke KPU provinsi selama empat hari.

Delapan belas parpol itu yakni Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Kongres, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Karya Republik, Partai Nasional Republik dan Partai Buruh.

Selain itu juga Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Republik Nusantara, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Demikian juga Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.

Diupayakan KPU kabupaten/kota Se-NTB juga langsung melakukan verifikasi serupa, karena perlu waktu yang relatif banyak untuk merampungkannya, mengingat verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota harus beserta Kartu Tanda Anggota (KTA).

"Memang kami dihadapkan pada keterbatasan waktu, dan dukungan anggaran. Kalau di tingkat provinsi relatif lebih mudah karena sekretariat parpol berada di ibukota provinsi, beda dengan kabupaten/kota yang relatif jauh, dan harus membuktikan keberadaan KTA pengurus parpol," ujarnya.

Untuk 16 parpol yang lolos administrasi kemudian dilakukan verifikasi faktual di tingkat provinsi sejak 30 Oktober 2012, sudah dinyatakan rampung, hingga digelar rapat pleno KPU Provinsi NTB, pada 26 November 2012.

Diakhir pleno itu, hasil verifikasi faktual 16 parpol di tingkat provinsi itu, ditandatangani oleh pimpinan KPU NTB, untuk selanjutnya diteruskan ke KPU pusat.

Enam belas parpol itu yakni Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu juga Partai Golkar, Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dan Partai Persatuan Nasional

Fauzan mengatakan, semua partai politik yang mengikuti verifikasi faktual itu dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual, kecuali 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah karena ketiga parpol yang tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan itu telah memasukkan surat pernyataan tidak mampu memenuhinya, pada masa perbaikan berkas kepengurusan.

Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 30 persen keterwakilan perempuan itu hanya wajib di tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP), tidak untuk tingkat kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terdapat tiga parpol dari 16 parpol itu yang tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi, namun menyertakan surat pernyataan tidak dapat memenuhi.

Ketiga parpol itu yakni, Partai Golkar, PPP, dan PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru).

Partai Golkar hanya memenuhi 18 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat Provinsi NTB, PPP 28,6 persen, dan PKBIB sebesar 27,5 persen.(ant)

Read More

GOLKAR REKOMENDASIKAN ASSAGAFF-SAHUBURUA

Fungsionaris DPP Partai Golkar Artje Lopies menyatakan akan merekomendasikan pasangan Said Assagaff dan Zet Sahuburua sebagai calon pimpinan daerah Pilkada Provinsi Maluku 2013.

"Rekomendasi untuk calon pimpinan di Pilkada (Pemilu kepala daerah) itu tinggal ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang telah menerima masukan dari berbagai komponen bangsa soal peluang besar pasangan tersebut memenangkan pemilihan Gubernur - Wagub Maluku periode 2013 - 2018," katanya di Ambon, Sabtu.

Pertimbangannya berdasarkan survei konsultan independen dan profesional yang ditunjuk DPP Partai Golkar ternyata Assagaff dan Sahuburua memiliki tingkat elektibilitas tertinggi dari kandidat lainnya.

Apalagi keduanya tidak diragukan kapabilitas maupun pribadi diterima semua komponen bangsa di Maluku.

Assagaff saat ini memangku jabatan Wagub Maluku (2008 - 2013) yang sebelumnya adalah Sekda setempat, menyusul penjenjangan karier di jajaran Pemprov setempat, di samping Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Maluku.

Sedangkan Sahubura adalah Komisaris Utama PT.Bank Maluku, Ketua DPD Partai Golkar Maluku dan mantan Ketua DPRD setempat dua periode.

"Jadi hasil survei itu menunjukan kandidat pasangan ini mendapat dukungan besar berbagai lapisan masyarakat di Maluku sehingga berpeluang menang satu putaran dengan kemenangan lebih dari 50 persen pemilih nantinya," tandas Artje.

Peluang memang keduanya, kata dia, telah disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan diarahkan agar berproses sesuai mekanise sebelum rekomendasi dikeluarkan dalam waktu dekat.

"Saya telah menjamin peluang menang Assagaff - Sahuburua karena kenyataannya di masyarakat menginginkan keduanya memimpin Maluku lima tahun mendatang," katanya.

Artje juga memastikan kader Partai Golkar seperti anggota DPR - RI, Edison Betaubun maupun fungsionaris DPP Partai Golkar, Freddy Latumahina tingkat elektibilitas relatif rendah.

"Keduanya sahabat dan kader yang juga tidak diragukan kapasitasnya, namun tingkat elektibilitas relatif rendah sehingga rekomendasikan bakal diberikan kepada Assagaff - Sahuburua," tegasnya.

Artje selama sepekan berada di Ambon untuk memantau perkembangan proses Pilkada Maluku, termasuk menghadiri Musda V Depidar SOKSI optimistis Assagaff - Sahuburua diterima berbagai komonen bangsa dan menang Pilkada hanya satu putaran.

Kandidat pasangan lainnya yang marak adalah Freddy Latumahina dengan Kakanwil Kementerian Agama Maluku, Mohammad Atamimi.

Partai Golkar menempatkan delapan dari 45 anggota DPRD Maluku secara ketentuan lebih memenuhi persyaratan untuk mengusung pasangan calon Gubernur - Wagub karena harus 15 persen.

Balon Gubernur lainnya yang juga mendaftar di DPD Partai Golkar Maluku adalah Alex Retraubun, Nono Sampono, Abdullah Tuasikal, John Pelupessy, Azis Samual, Daud Sangadji dan Jacky Noya.

Sedangkan kandidat Wagub yakni Zet Sahuburua, Muhammad Atamimi, Abdullah Tuasikal, Moda Latupono, Hamid Rahayaan, Junus Duganata dan La Suryady.(ant)

Read More